Indonesia Membutuhkan Investasi Migas Asing: SBY
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bangsa Indonesia masih membutuhkan investor asing di sektor minyak dan gas, karena perusahaan lokal tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan cadangan yang dimiliki Indonesia.
Yudhoyono mengatakan investasi dalam negeri, meskipun telah berulang kali diminta untuk ditingkatkan, tidak cukup untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan produksi migas.
"Saya juga telah mengundang perusahaan-perusahaan energi dari negara-negara asing [untuk berinvestasi]. Upaya semacam ini sudah berlangsung sejak masa pemerintahan pendahulu saya," katanya kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Jumat.
Pada kesempatan yang sama Yudhoyono juga mengumumkan penunjukan Deputi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini sebagai kepala SKMigas, yang dibentuk tahun lalu untuk menggantikan BPMigas.
Sementara Susilo Siswoutomo, staff khusus untuk Menteri ESDM Jero Wacik, ditunjuk oleh Presiden untuk menggantikan Rudi.
Pada 13 November 2013 Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan beberapa pasal dalam UU Migas 2001 yang menjadi dasar hukum dari pembentukan BPMigas.
Pengadilan memutuskan mendukung judicial review yang diajukan oleh beberapa organisasi, termasuk Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia, yang mengklaim bahwa BPMigas terlalu "pro-asing" dalam menangani kontrak sumber daya migas dan harus dibubarkan.
Pemerintah, yang diperintahkan untuk mengambil alih pekerjaan BPMigas, langsung membentuk SKMigas kurang dari 24 jam setelah putusan diumumkan.
Jero diangkat sebagai kepala interim SKMigas, yang berisikan sejumlah besar mantan pejabat BPMigas.
Namun, Jero tidak dapat secara permanen ditunjuk sebagai kepala SKMigas, karena UU melarang seorang menteri kabinet menjabat posisi pejabat senior lain selama masa jabatan mereka.
Secara terpisah, Rudi, lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sebelumnya menjabat deputi operasi di BPMigas, mengatakan bahwa ia diperintah oleh Presiden Yudhoyono untuk meyakinkan para investor lokal dan asing di industri migas dalam melakukan bisnis mereka di Indonesia.
"Sejujurnya, saya belum melakukan banyak kewajiban saya sebagai wakil menteri EDSM. Tapi kalau saya dipilih untuk memimpin SKMigas, saya akan melakukan yang terbaik," katanya kepada The Jakarta Post melalui pesan teks.
Rudi ditunjuk oleh Yudhoyono untuk menjadi wakil menteri ESDM tahun lalu setelah wafatnya pendahulu Rudi, Widjajono Partowidagdo, pada bulan April akibat serangan jantung saat mendaki Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat.
Pemimpin baru SKMigas ini adalah seorang tokoh kontroversial bagi mereka yang menuntut ganti rugi kepada MK.
Direktur Indonesia Resources Studies Marwan Batubara, misalnya, menuduh Rudi menghambat upaya PT Pertamina untuk mengambil alih pengoperasian Blok Mahakam di Kalimantan Timur.
Sementara itu, Susilo, 62 tahun staf ahli, yang sebelumnya juga calon ketua SKMigas, ditunjuk untuk menggantikan Rudi sebagai wakil menteri ESDM.
Susilo adalah teman dekat Jero Wacik. Keduanya berkuliah di fakultas teknik ITB di Bandung, Jawa Barat pada tahun 70-an.
Jero menunjuk Susilo sebagai staf ahli pada tahun 2011, tak lama setelah penunjukan dirinya sebagai menteri ESDM.
Sebelumnya, Susilo bekerja untuk anak perusahaan raksasa energi AS ExxonMobil di Indonesia selama 26 tahun sebelum pensiun pada tahun 2006.
Mengomentari pengangkatannya, dalam sebuah wawancara telepon kepada Jakarta Post, Susilo mengatakan sebagai Wakil Menteri ia akan mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh Jero dan berjanji untuk menjaga iklim investasi di Indonesia seperti diminta oleh Presiden.
Selanjutnya, ia bekerja sebagai penasihat untuk BPMigas selama dua tahun sebelum memimpin sebuah tim khusus yang mengawasi proyek-proyek besar di Indonesia, seperti Blok Cepu di Jawa Timur dan blok Masela di Laut Arafuru.
Dihubungi terpisah, Ketua Indonesian Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz optimis dengan pengangkatan Rudi dan Susilo, ia mengatakan mereka adalah figur figur yang memahami masalah yang tengah dihadapi industri hidrokarbon bangsa ini.
"IPA siap untuk bekerja sama dengan para pejabat yang baru diangkat untuk mendukung pemerintah," kata Lukman.
Anggota IPA menghasilkan 90 persen dari total produksi minyak nasional, termasuk perusahaan-perusahaan minyak besar seperti asal AS (ExxonMobil dan Chevron) dan Perancis (Total).
